Kemenhub akui swasta belum tertarik ikut bangun angkutan perintis darat

Swasta enggan terlibat proyek angkutan perintis karena penerimaan dari trayek cenderung sedikit.

(kiri) Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Junaidi dalam acara temu media di kantor Kemenhub, Selasa (7/2). Alinea.id/Erlinda PW

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengupayakan untuk mengajak pihak swasta dalam implementasi layanan angkutan darat perintis di beberapa wilayah Indonesia. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, dengan adanya angkutan perintis, maka layanan ini nantinya diharapkan bisa naik kelas menjadi angkutan komersial.

“Tujuan dari pemberian subsidi angkutan perintis kan agar semakin meningkat taraf hidup dan daya beli masyarakat di daerah tersebut,” ujar Budi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (7/2).

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Suharto mengungkapkan, dalam merealisasi layanan angkutan jalan perintis secara umum akan menelan biaya yang tinggi. Sedangkan, penerimaan dari trayek angkutan perintis cenderung sedikit. Hal ini yang membuat banyak pihak swasta enggan untuk terlibat dalam proyek layanan angkutan perintis.

“Angkutan perintis ini kan ditujukan untuk daerah yang pelosok, yang sulit dijangkau dengan beragam kondisi jalanan. Nah kalau swasta pasti lebih memilih buka layanan transportasi di kota-kota yang sudah pasti ada pendapatannya. Lah ini kalau perintis, misal mogok di jalan butuh eskavator untuk dorong angkutan kalau mati. Sewa eskavatornya saja sudah keluar biaya,” tutur Suharto dalam acara temu media di kantor Kemenhub, Selasa (7/2).

Padahal, kata Suharto, pemerintah sudah menetapkan keuntungan bagi swasta yang mau menggarap layanan angkutan perintis ini. Keuntungan tersebut yaitu 10% dalam struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK).