Target kepesertaan JKN dan masalahnya

JKN saat ini masih menjangkau 215 juta jiwa atau baru menggapai 81% penduduk

Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1)./AntaraFoto

Perdebatan teknis seputar masa depan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bergulir kencang, akibat merenggangnya kesenjangan antara janji politis, visi teknokratik, dan implementasi di lapangan. 

Sebagaimana diketahui kepesertaan JKN saat ini masih menjangkau 215 juta jiwa atau baru menggapai 81% penduduk. Padahal, target pemerintah untuk akhir 2019 ialah harus menjangkau sebanyak 257,5 juta jiwa atau 95% penduduk.

Untuk mencapai target tersebut, hal utama yang perlu dilaksanakan pemerintah adalah menyelesaikan masalah pembiayaan, mulai dari menuntaskan defisit arus kas Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS kesehatan, hingga penyesuaian kontribusi iuran sebagai konsekuensi logis keberpihakan pemerintah pada investasi di bidang kesehatan.

"Untuk itu, rekonsiliasi antar pemangku kepentingan untuk mereformasi tata kelola pembiayaan BPJS kesehatan diperlukan untuk memberi arah JKN di masa depan," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan, dalam diskusi publik bertajuk 'Bergandengan Tangan Selamatkan JKN' di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat,  Selasa (15/1).

Maftuchan juga menyoroti berbagai permasalahan JKN yang menurutnya membutuhkan penyehatan dari semua pemangku kebijakan.