Utang dan pajak naik, PKS nilai pemerintah minim inovasi
Sayangnya, kebijakan tersebut tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi lantaran masih negatif.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta, menilai, pemerintah minim inovasi sehingga memilih mengutang dan menaikkan pajak untuk mempertebal pendapatan negara. Sayangnya, justru kebijakan tersebut tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi lantaran masih negatif.
"Utang pemerintah terus meningkat secara jumlah dan rasio terhadap PDB (produk domestik bruto) sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19. Bahkan utang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah ketika pandemi Covid-19," katanya kepada alinea.id, Kamis (17/6).
Sukamta menjelaskan, porsi utang yang sudah di atas 30% dan tingkat imbal hasil (bunga) tidak efisien dan memberatkan. Apabila dikomparasi dengan negara tetangga di ASEAN, jumlah utang Indonesia terus membesar sehingga rakyat harus menanggung beban dengan kenaikan dan penambahan jenis pajak.
"Ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki inovasi kebijakan fiskal," ujar Anggota Komisi I DPR itu.
Merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah mencapai Rp6.527,29 triliun per akhir April 2021. Nilai tersebut melonjak 26% atau Rp1.355 triliun dibandingkan periode sama tahun 2020 sebesar Rp5.172,48 triliun. Imbasnya, rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap PDB.