4 agenda utama Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB

Mulai Rabu (1/5), Indonesia resmi memegang jabatan sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB (DK PBB) hingga akhir Mei. Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphaynto Ruddyard memaparkan empat agenda utama Indonesia selama masa keketuaan.

Pertama, pada 7 Mei, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan memimpin debat terbuka bertema "Investing in Peace, Improving Safety and Security of the UN Peacekeeping" di Markas DK PBB, New York, Amerika Serikat.

"Diharapkan dalam debat terbuka ini DK PBB dapat menghasilkan pernyataan presidensial mengenai upaya untuk terus memperkuat dan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB," tutur Febrian dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (2/5).

Debat terbuka tersebut mengangkat tema sentral dari keketuaan Indonesia kali ini yakni mengenai pemeliharaan perdamaian. Indonesia, lanjutnya, akan menekankan pentingnya investasi terhadap pasukan perdamaian melalui pembekalan dan pelatihan yang memadai.

"Kalau bicara mengenai pemeliharaan pedamaian, tidak hanya berbicara jumlah personel. Di belakangnya ada upaya dan kontribusi yang besar dalam bentuk investasi, dalam bentuk pelatihan personel agar misi PBB berjalan dengan sukses," tuturnya.