4 tantangan politik luar negeri RI di periode kedua Jokowi
Selama periode pertamanya, menurut pengamat HI, Jokowi terlalu fokus pada diplomasi ekonomi.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI Siswo Pramono memprediksi empat tantangan terkait kebijakan luar negeri Indonesia yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo di era kedua kepemimpinannya.
Tantangan pertama, kata Siswo, merupakan diplomasi perdagangan. Dia memaparkan bahwa dari 100 entitas yang memiliki pendapatan terbesar di dunia, hanya 29 di antaranya yang merupakan negara, sisanya adalah perusahaan.
"Ada perusahaan asal China yang secara ekonomi penghasilannya jauh lebih besar daripada pendapatan Argentina atau Venezuela," jelas Siswo dalam diskusi "Tantangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Presiden Jokowi Jilid II" di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (19/9).
Siswo menjelaskan, melihat tren ini, Jokowi menjadi lebih fokus menghadiri forum-forum kerja sama ekonomi internasional seperti KTT G20 atau KTT APEC dibandingkan dengan Sidang Umum PBB.
"Itulah sebabnya tiga pekan setelah dilantik, Presiden Jokowi langsung menghadiri KTT G20, dia menyadari bahwa meningkatnya kerja sama ekonomi dan perdagangan akan menjadi hal yang perlu dihadapi di masa depan," tutur dia.