4 tantangan politik luar negeri RI di periode kedua Jokowi

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI Siswo Pramono memprediksi empat tantangan terkait kebijakan luar negeri Indonesia yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo di era kedua kepemimpinannya.

Tantangan pertama, kata Siswo, merupakan diplomasi perdagangan. Dia memaparkan bahwa dari 100 entitas yang memiliki pendapatan terbesar di dunia, hanya 29 di antaranya yang merupakan negara, sisanya adalah perusahaan.

"Ada perusahaan asal China yang secara ekonomi penghasilannya jauh lebih besar daripada pendapatan Argentina atau Venezuela," jelas Siswo dalam diskusi "Tantangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Presiden Jokowi Jilid II" di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (19/9).

Siswo menjelaskan, melihat tren ini, Jokowi menjadi lebih fokus menghadiri forum-forum kerja sama ekonomi internasional seperti KTT G20 atau KTT APEC dibandingkan dengan Sidang Umum PBB.

"Itulah sebabnya tiga pekan setelah dilantik, Presiden Jokowi langsung menghadiri KTT G20, dia menyadari bahwa meningkatnya kerja sama ekonomi dan perdagangan akan menjadi hal yang perlu dihadapi di masa depan," tutur dia.

Persoalan warga negara menjadi tantangan kedua dalam kebijakan luar negeri Jokowi. Menurut Siswo, di masa kepemimpinan selanjutnya, pemerintahan Jokowi perlu memaksimalkan peran diaspora.

"Contoh China. Mereka sangat mengandalkan diaspora melalui pecinan yang tersebar di banyak negara. Mereka menyuplai barang-barang ke situ. Pola seperti ini bisa ditiru Indonesia, jadi jangan hanya fokus pada perusahaan besar, tetapi kembangkan juga usaha kecil menengah melalui bantuan diaspora," kata dia.

Tantangan ketiga merupakan revolusi industri 4.0 yang menurut Siswo akan mengalami percepatan luar biasa akibat adanya perkembangan teknologi baru.

Pemerintahan Jokowi, tambah dia, perlu lebih matang menyusun rencana untuk melahirkan kebijakan yang berkelanjutan sehingga tidak akan terputus meski adanya pergantian kepemimpinan.

Keempat, tantangan yang akan dihadapi Jokowi merupakan perang dagang yang menurut Siswo belum akan surut dalam waktu dekat. Dia menilai, sebagai salah satu negara terkuat di ASEAN, Indonesia perlu mendorong agar organisasi itu tidak memihak dalam persoalan ini.

"Sehingga jika didesak untuk memilih antara Amerika Serikat dan China, sebagai pihak netral, kita bisa membantah dan mengatakan akan tetap bekerja dengan kedua pihak," tutur dia.

Siswo mengatakan, perang dagang mendorong terjadinya relokasi perusahaan. Karena dianggap netral, sejumlah perusahaan China, ujarnya, memilih untuk lari ke Asia Tenggara.

"Sayangnya, sebagian besar perusahaan yang relokasi itu justru memilih untuk 'parkir' di Vietnam. Maka itu, ke depannya Indonesia mesti jauh lebih siap untuk menjaring berkah dari perang dagang," ungkap Siswo.

Terlalu fokus diplomasi ekonomi

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Ani W. Soetjipto, mengatakan bahwa selama periode pertamanya, Jokowi terlalu fokus pada diplomasi ekonomi.

"Arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi itu jauh lebih fokus mengurusi perdagangan dan investasi. Diplomat diberi target harus bisa cepat buka pasar, semua yang tidak menghasilkan uang dianggap remeh," ujar Ani.

Akibatnya, lanjut Ani, Indonesia banyak melewatkan momentum penting peristiwa-peristiwa internasional seperti konflik Laut Cina Selatan, isu Rohingya, hingga reformasi PBB.

"Indonesia seperti bungkam dan tidak berani membuka suara. Kenapa? Sederhana, Jokowi tidak minat," kata dia.

Dia menilai bahwa lima tahun terakhir, Jokowi berupaya menekankan identitas Indonesia sebagai negara Islam.

"Pergeseran orientasi ini berdampak pada meningkatnya diplomasi Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Jadi, ujung-ujungnya tetap berdimensi ekonomi," lanjut Ani.

Menurut dia, dalam masa kepemimpinan yang kedua, politik luar negeri Presiden Jokowi harus lebih menyoroti isu demokrasi dan HAM.

Ani menyayangkan Kemlu RI masih menganggap isu HAM dan demokrasi terpisah dari diplomasi ekonomi dan politik.

"Padahal tidak, sebenarnya semuanya saling terkait. Tapi masalahnya selama ini prioritas Indonesia memang hanya ekonomi saja. Ke depannya perlu ada koherensi terkait desain kebijakan luar negeri yang pondasinya tidak hanya mengandalkan diplomasi ekonomi," kata dia.