Diplomasi Indonesia terkait Natuna kurang gereget
Pengamat menilai bahwa terkait sengketa Natuna pemerintah Indonesia masih memberi respons jangka pendek.
Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana menyebut bahwa pemerintah Indonesia perlu mempertegas dan mempertimbangkan opsi-opsi diplomatik lain untuk mengatasi persoalan dengan China di perairan Natuna.
Konfrontasi di perairan Natuna dipicu setelah kapal penjaga pantai China yang mengawal kapal-kapal nelayan Tiongkok memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada 19 Desember, 24 Desember, dan 30 Desember. Indonesia pun melayangkan protes dengan memanggil Duta Besar China di Jakarta.
Evan menyatakan, persoalan yang harus diatasi adalah bagaimana cara pemerintah mencegah agar insiden konfrontasi di perairan Natuna terulang kembali.
"Saya melihat, respons pemerintah sekarang tampaknya hanya untuk menyelesaikan krisis yang ada di depan mata, bukan untuk mencegah terulang kembali di masa yang akan datang," jelas dia dalam diskusi "Legal Update" di Cikini, Jakarta, pada Kamis (9/1).
Pemerintah, lanjutnya, perlu mempertegas dan mengutamakan strategi diplomasi agar menjadi alat utama mengatasi konflik di perairan Natuna.