India minta Twitter hapus kritikan penanganan Covid-19
Twitter menyatakan, perusahaan telah menerima permintaan hukum dari pemerintah India untuk menyensor sejumlah twit.
Pemerintah India telah meminta platform media sosial, Twitter, untuk menghapus belasan twit, termasuk beberapa oleh anggota parlemen lokal, yang mengkritik penanganan pemerintah terhadap pandemik Covid-19 di dalam negeri.
Seorang juru bicara Twitter pada Sabtu (24/4) menyatakan bahwa perusahaan telah menarik sejumlah twit setelah menerima permintaan hukum dari pemerintah India.
Twitter menyatakan, pemerintah India telah menyampaikan perintah darurat untuk menyensor sejumlah twit.
Dalam permintaan India yang tertanggal 23 April, 21 twit dicantumkan untuk disensor. Di antaranya adalah twit dari seorang anggota parlemen lokal, Revnath Reddy, seorang menteri di Negara Bagian West Bengal bernama Moloy Ghatak, dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah adalah UU Teknologi Informasi 2000. Meskipun tidak jelas bagian mana dari undang-undang yang digunakan dalam kasus ini, New Delhi biasanya menggunakan klausul yang memerintahkan pemblokiran akses publik ke informasi sebagai upaya melindungi kedaulatan dan integritas India, serta menjaga ketertiban umum.