Kebijakan antinarkoba diusut ICC, Duterte serukan reformasi PBB

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, akan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak luar yang menyelidiki kebijakan antinarkobanya. Pernyataan itu disampaikan menyusul keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang didukung PBB, memulai penyelidikan atas kasus tersebut.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB secara daring pada Selasa (21/9) waktu setempat, Duterte membela kebijakannya dengan mengatakan, mereka yang ditemukan bertindak di luar batas hukum Filipina akan dimintai pertanggungjawaban. 

Pada 15 September silam, dia sempat menolak penyelidikan ICC. Duterte berdalih, sudah memerintahkan peninjauan pelaksanaan program perang terhadap narkoba dan berkas tersangka pengedar narkoba sedang diperiksa Departemen Kehakiman.

Selain itu, dirinya juga mengatakan, Filipina bekerja sama dengan Dewan HAM PBB untuk menyelidiki kasus tersebut.

Data pemerintah Filipina yang dirilis Juni lalu menunjukkan, setidaknya lebih dari 6.000 tersangka pengedar narkoba tewas dalam operasi polisi hingga akhir April 2021. Namun, kelompok HAM dan aktivis mengatakan, jumlahnya bisa mencapai 30.000 dan banyak yang dieksekusi mati, termasuk anak-anak.