Lima prioritas Indonesia di Dewan Keamanan PBB

Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB per 1 Januari 2019.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard dalam jumpa pers di Hotel Morrissey, Jakarta, Rabu (16/1). Alinea.id/Valerie Dante

Resmi duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB sejak 1 Januari 2019, Indonesia menetapkan lima prioritas. Hal ini dipaparkan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard.

Pertama, Indonesia ingin menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Febrian menegaskan bahwa Indonesia sadar akan pentingnya menjadikan perdamaian sebagai sesuatu yang berkesinambungan.

"Harus ada subsistem yang menjaga ekosistem perdamaian ini. Kita harus bicara mengenai cara mempertahankan perdamaian. Perdamaian yang tidak hanya sejenak saja hadirnya, tetapi juga berkelanjutan," tutur Febrian dalam tatap muka dengan awak media di Jakarta, Rabu (16/1).

Membangun ekosistem ini dapat tercapai melalui sejumlah metode seperti mediasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau negosiasi bagi pihak-pihak yang berkonflik. 

"Membangun ekosistem perdamaian dan stabilitas global menjadi hal utama apabila kita ingin menyelesaikan konflik secara bertahap dan berkelanjutan," lanjutnya.