OKI dorong pembahasan isu aneksasi Tepi Barat di PBB
PM Netanyahu berjanji akan mencaplok sejumlah bagian di Tepi Barat jika dirinya memenangi pemilu.
Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan bahwa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendorong pembahasan soal janji aneksasi wilayah Palestina oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan Majelis Umum PBB.
Pada Minggu (15/9), OKI mengadakan pertemuan darurat tingkat dewan menteri luar negeri untuk merespons pernyataan PM Netanyahu yang berjanji bahwa jika dia memenangi pemilu, dia akan mencaplok bagian-bagian vital di Tepi Barat di luar Lembah Yordania dan blok-blok pemukiman utama.
Febrian menjelaskan bahwa dalam pertemuan di Jeddah, Arab Saudi, OKI mengecam rencana Netanyahu yang dinilai ilegal dan kontradiktif dengan semua resolusi PBB terkait isu Palestina.
"Selain itu, atas usulan Indonesia, OKI menegaskan bahwa isu ini harus dibawa ke Majelis Umum PBB dan DK PBB," tutur Febrian di Menteng, Jakarta, pada Senin (16/9).
Dia menjelaskan bahwa Indonesia dan Kuwait merupakan dua anggota OKI yang menjadi bagian dari DK PBB. Sedangkan ke-57 negara anggota organisasi Islam itu juga akan ikut serta di Majelis Umum PBB.