Kerusakan hutan dan kebijakan konsesi memperparah banjir Sumatera; bencana bukan alamiah semata, tetapi akibat keputusan politik dan tata kelola buruk.
Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai wilayah di Sumatera kembali dilanda bencana: banjir bandang, tanah longsor, dan longsoran lumpur yang merusak rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian. Data BNPB menunjukkan ribuan warga terdampak, sudah kurang lebih ribuan meninggal, serta ratusan yang belum ditemukan. Sementara kerugian ekonomi terus bertambah.
Di permukaan, bencana ini tampak sebagai akibat cuaca hujan ekstrem, selalu menjadi dalih fenomena alam yang sulit dihindari. Namun, analisis lebih dalam menunjukkan faktor struktural dan kebijakan manusia seperti alih fungsi hutan, ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, dan pemberian konsesi skala besar memperparah kerentanan dalam masyarakat yang mengakibatkan gelombang lumpur yang menghancurkan rumah, kayu gelondongan terbawa arus, tanah longsor hingga menutupi akses jalan nasional.
Fenomena ini menjadi cermin dari hubungan antara manusia, negara, dan alam: bencana bukan sekadar peristiwa alamiah, tetapi juga produk dari keputusan politik dan ekonomi yang mengatur siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung risiko. Dari perspektif ekologi politik, tragedi Sumatera menunjukkan bagaimana ketimpangan kuasa dan kebijakan sumber daya alam menghasilkan kerusakan lingkungan yang langsung menimpa masyarakat paling rentan.
Ekologi politik dan jejak kerusakan
Paul Robbins (2004) menjelaskan perubahan lingkungan tidak pernah netral; selalu dipengaruhi kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan deforestasi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan siapa yang berhak mengambil keputusan atas sumber daya.