Menimbang ulang MBG demi menjaga ruang fiskal negara

Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia semakin menguat. Di satu sisi, pemerintah didorong untuk mempercepat pembangunan manusia melalui berbagai program sosial yang luas. Di sisi lain, negara tetap harus menjaga stabilitas fiskal agar mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ketegangan antara dua tujuan ini kini terlihat jelas dalam diskusi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kebijakan sosial besar yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan generasi muda Indonesia.

Program MBG diposisikan sebagai salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam agenda pembangunan pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas gizi anak, ibu hamil, dan balita sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Namun di balik tujuan yang secara normatif sulit ditolak itu, muncul persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni kemampuan fiskal negara untuk menanggung program berskala sangat besar secara berkelanjutan.

Dalam perencanaan fiskal pemerintah, program MBG diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp335–336 triliun per tahun mulai 2026. Program ini dirancang menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, balita, dan ibu hamil. Dengan asumsi tersebut, negara harus menyediakan sekitar Rp28 triliun setiap bulan untuk membiayai distribusi makanan bergizi secara rutin di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial dengan biaya terbesar dalam sejarah kebijakan fiskal nasional.

Lonjakan kebutuhan anggaran ini menjadi semakin mencolok jika dibandingkan dengan tahap awal implementasi program. Dalam APBN 2025, pemerintah hanya mengalokasikan sekitar Rp71 triliun untuk pelaksanaan awal MBG. Artinya, dalam kurun waktu relatif singkat, kebutuhan anggaran program ini berpotensi meningkat hampir lima kali lipat. Eskalasi biaya sebesar itu menimbulkan pertanyaan wajar: apakah struktur fiskal Indonesia cukup kuat untuk menopangnya tanpa mengorbankan fleksibilitas anggaran negara.

Masalah tersebut menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam konteks keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam proyeksi awal APBN 2026, belanja negara diperkirakan mencapai sekitar Rp3.842 triliun dengan defisit anggaran sekitar 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika program MBG benar-benar menyerap lebih dari Rp330 triliun, maka hampir 9% total belanja negara akan terkunci pada satu program sosial saja. Dalam arsitektur fiskal modern, konsentrasi belanja sebesar itu pada satu program berisiko mengurangi fleksibilitas kebijakan anggaran.