close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelas I Sukamiskin memberdayakan warga binaan untuk mendukung operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Warga binaan merasakan dampak positif. Mereka jadi punya keahlian dan pengalaman menarik, sehingga berharap nanti ketika kembali ke masyarakat bisa bekerja di dapur MBG. Foto dokumentasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
icon caption
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelas I Sukamiskin memberdayakan warga binaan untuk mendukung operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Warga binaan merasakan dampak positif. Mereka jadi punya keahlian dan pengalaman menarik, sehingga berharap nanti ketika kembali ke masyarakat bisa bekerja di dapur MBG. Foto dokumentasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Peristiwa
Senin, 12 Januari 2026 21:29

Perlindungan anak jadi kunci perbaikan Makan Bergizi Gratis

JPPI mendorong evaluasi dan penguatan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis agar tujuan gizi anak tercapai tanpa risiko kesehatan.
swipe

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong penguatan tata kelola dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul meningkatnya laporan kasus keracunan pada Januari ini. Hingga pertengahan bulan, jumlah anak yang dilaporkan mengalami gejala keracunan tercatat lebih dari 1.000 siswa di sejumlah daerah.

Kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di Kabupaten Grobogan dengan 658 siswa terdampak, disusul Mojokerto sebanyak 261 siswa, Semarang 75 siswa, dan Kendari 66 siswa. JPPI menilai situasi ini perlu menjadi perhatian serius agar tujuan mulia MBG dalam meningkatkan gizi anak tidak diiringi risiko kesehatan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai kejadian tersebut perlu dilihat sebagai sinyal penting untuk melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam aspek keamanan pangan dan mekanisme pengawasan di lapangan.

“Keselamatan anak harus menjadi fondasi utama. Ketika ratusan anak mengalami gangguan kesehatan dalam waktu singkat, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Ubaid, Senin (12/1).

Menurut JPPI, pendekatan evaluatif diperlukan agar persoalan tidak berhenti pada penanganan insiden, melainkan berujung pada penguatan sistem. Anak-anak yang mengalami gejala seperti muntah, pusing, dan lemas perlu mendapatkan perlindungan maksimal, sekaligus memastikan sekolah tetap menjadi ruang aman bagi peserta didik.

JPPI juga menekankan pentingnya transparansi dan sistem pelaporan yang ramah serta bebas tekanan. Ubaid menilai masih terdapat hambatan psikologis di lapangan yang membuat sebagian sekolah dan orang tua enggan menyampaikan laporan secara terbuka.

“Saluran pelaporan perlu dipastikan benar-benar aman dan mudah diakses,” katanya.

Dalam konteks tersebut, JPPI mendorong pemerintah pusat, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), untuk memperkuat audit mutu pangan, rantai distribusi, serta standar operasional pelaksanaan MBG di sekolah. Evaluasi berkala dinilai penting agar MBG dapat berjalan berkelanjutan dan tetap dipercaya publik.

Selain aspek teknis, JPPI juga menekankan bahwa sekolah harus tetap menjadi ruang edukatif yang mendorong keterbukaan dan pembelajaran kritis. Menurut Ubaid, keberanian menyampaikan masalah merupakan bagian penting dari pendidikan itu sendiri.

Dengan perbaikan tata kelola, jaminan keamanan pangan, dan ruang pelaporan yang aman, MBG disebut berpeluang menjadi program strategis yang benar-benar melindungi sekaligus menyehatkan anak-anak Indonesia.

img
Kudus Purnomo Wahidin
Reporter
img
sat
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan