Lonjakan permintaan dari MBG, pemerintah siapkan langkah jaga stabilitas harga pangan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan segera turun tangan mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, seiring dengan beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Tito mengatakan pemerintah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Harga telur ayam ras dan daging ayam ras terpantau mulai naik karena tingginya permintaan.

"Antisipasi yang kami lakukan, saya sudah koordinasi dengan Menko Pangan (Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan), karena harga telur, daging ayam sudah mulai sedikit naik. Ini karena demand MBG cukup banyak," kata Tito di sela-sela acara 
Indonesia Kita Award dalam memperingati Hari Pahlawan yang diselenggarakan Garuda TV di Patrajasa Office Tower, Kuningan, Jakarta, Senin (10/11).

Tito juga segera melakukan koordinasi dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan seluruh kepala daerah, untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperbanyak suplai, salah satunya dengan memacu para peternak ayam ras dan telur ayam ras di daerah guna meningkatkan produksi. 

"Oleh karena itu saya koordinasi dengan kepala daerah-kepala daerah, kemudian dengan Menteri Pertanian untuk mendorong para peternak ayam ras dan telur ayam ras guna memperbanyak produksi suplai mereka," kata Tito. 

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan, ada persoalan pasokan bahan pangan yang harus diantisipasi bersama, yakni soal kenaikan harga. 

Sejauh ini tercatat telah ada 14.299 SPPG yang beroperasi dengan penerima manfaat mencapai 40 juta orang. Dalam operasionalnya, permintaan bahan pangan yang meningkat dari dapur-dapur MBG itu menyebabkan kenaikan harga ayam, telur, serta beberapa jenis sayuran dan buah. 

Menurut Nanik, kenaikan harga bahan pangan yang ditengarai operasional SPPD, merupakan  isu yang bersifat urgen untuk diantisipasi lintas lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Koordinasi MBG, karena pada 2026, ditargetkan 83 juta siswa, balita, ibu hamil dan ibu menyusui menjadi penerima MBG. Bahkan belakangan, Presiden juga telah menyetujui usulan Kementerian Sosial, agar para lansia dan difabel mendapatkan MBG.