Pemerintah Bangladesh pada hari Senin (20/2) tidak mengomentari penutupan tersebut.
Satu-satunya surat kabar dari partai oposisi utama Bangladesh telah berhenti terbit menyusul perintah penangguhan pemerintah ditegakkan. Tindakan itu memicu kekhawatiran tentang kebebasan media di negara Asia selatan tersebut.
Para juru kampanye dan pemerintah asing termasuk Amerika Serikat telah lama mengungkapkan kekhawatiran tentang upaya Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk membungkam kritik. Mereka melihat kekuasaannya sebagai otoritarianisme merayap.
Dainik Dinkal, surat kabar berbahasa Bengali, telah menjadi suara penting partai Nasionalis Bangladesh (BNP) selama lebih dari tiga dekade. Koran ini mempekerjakan ratusan jurnalis dan pekerja pers serta meliput berita yang jarang dikerjakan oleh surat kabar arus utama, yang sebagian besar dikendalikan oleh pengusaha pro-pemerintah.
Liputannya termasuk seringnya penangkapan aktivis BNP dan apa yang dikatakan partai sebagai ribuan kasus palsu terhadap para pendukungnya.
Surat kabar itu mengatakan otoritas distrik Dhaka memerintahkan penutupan pada 26 Desember, tetapi terus menerbitkannya setelah mengajukan banding ke dewan pers yang dipimpin oleh seorang hakim tinggi pengadilan tinggi.