4 fraksi DPRD DKI tak miliki dasar hukum tolak P2APBD 2019
Walk out tidak mengganggu hubungan baik NasDem dan Anies.
Aksi walk out saat rapat paripurna DPRD DKI terkait Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P2APBD) tahun anggaran 2019 dianggap biasa saja.
Politikus Partai NasDem DKI, Bestari Barus menilai, penolakan empat fraksi sama sekali tidak memengaruhi hasil P2APBD 2019. "Anggaran telah disepakti bersama antara DPRD dan Pemprov DKI pada 2019 lalu. Kok, ditolak. Makanya, saya bilang biasa saja, lah," kata Bestari, di Jakarta (7/9).
Dia mengungkapkan, sikap walk out Nasdem DKI dalam rapat paripurna penyampaian P2APBD 2019 tidak menunjukkan bentuk dari penolakan terhadap apa yang disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan. "Jadi, meski Nasdem walk out, itu hanya bentuk aktualisasi diri saja," bebernya.
Menurut dia, rapat paripurna P2APBD 2019 yang digelar hari ini, Senin (7/9) tentu berbeda dengan LPJ pada umumnya. Kata Bestari, ini hanya mendengarkan keterangan saja tanpa ada bentuk tolak menolak terhadap laporan tersebut.
"Kalau dulu itu kan LPJ, dan LPJ itu kan bisa tolak menolak. Nah, kalau sekarang hanya LKPJ, jadi hanya menyampaikan laporan keterangan. Jadi, tidak ada ruang tolak menolak. Jadi, sebetulnya hanya sebagai satu syarat administrasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda), menuju pembahasan APBD 2021," jelasnya.