Ancaman krisis multidimensi di balik pemindahan ibu kota ke Kaltim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan ibu kota baru akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi menganggap beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan penduduk yang mencapai 150 juta (54%) dari total penduduk Indonesia.

Apalagi, posisi Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. DKI Jakarta, kata Jokowi, saat ini memiliki beban berat sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, hingga pusat perdagangan. Bahkan, lokasi bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia juga berada di DKI Jakarta.

Jokowi mengungkapkan, beberapa alasan memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai ibu kota baru. Pertama, risiko bencana dari banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, dan tanah longsor diklaim lebih jarang terjadi disana. Kedua, lokasinya strategis karena berada di tengah Indonesia. Ketiga, pembangunan ibu kota baru akan dimulai dari nol. Maka, kedekatan lokasi dengan daerah yang lebih berkembang akan memudahkan pembangunan. Lokasi ibu kota baru berdekatan dengan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, lahan lokasi ibu kota baru disebut daerah dengan lahan kosong yang luas. Sekitar 180.000 hektare lahan di lokasi ibu kota baru diklaim milik pemerintah, sehingga memudahkan dalam membangun tanpa terlalu direpotkan dengan urusan pembebasan tanah.

Menanggapi hal itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim Yohana Tiko membantah semua klaim Jokowi terkait alasan pemindahan ibu kota baru. Ia pun mengungkapkan, banjir setinggi 1-2 meter terjadi di Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja di Sepaku, Penajam Paser Utara pada 16-17 Desember 2021.