Walhi Papua: Pengesahan UU Ciptaker hadirkan kesejahteraan semu
Pelaksanaan UU Ciptaker yang disahkan terkesan secara terpaksa akan mengancam kehancuran ekologis dan membuat pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Kementerian ESDM didesak buka dokumen kontrak perjanjian karya PKP2B
Desakan transparansi diperlukan karena operasi perusahaan pertambangan diduga berdampak buruk bagi masyarakat.
Sengsara Pulau Pari: Surga wisata DKI langganan pek dan sampah
Sejak 25 tahun lalu, Pulau Pari rutin dikepung sampah dan tumpahan minyak mentah.
Minta pembahasan RUU Ciptaker dihentikan, Walhi gelar aksi teatrikal
Aksi tolak RUU Omnibus Law ini disuarai Walhi lewat sebuah teatrikal.
Walhi tolak undangan DPR bahas RUU Cipta Kerja
Walhi tetap memandang bahwa RUU ini dari awal tidak memiliki urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup.
Walhi kritik penanganan Covid-19
Upaya kesiapsiagaan di wilayah zona merah Covid-19 saja tanpa diberi informasi jelas, apalagi yang belum terpapar.
Sesat pikir rencana pelonggaran PSBB
Pelonggaran PSBB merupakan wujud kegagalan pemerintah melindungi rakyat.
WALHI minta poin reklamasi Jakarta dicabut dari Perpres 60/2020
Reklamasi berdampak buruk terhadap masyarakat pesisir dan lingkungan.
Kasasi diterima, PT EMM tidak bisa keruk emas Beutong Aceh
Tertuang dalam Putusan Kasasi MA Nomor Nomor 91 K/TUN/LH/2020 tanggal 14 April 2020.
Omnibus law dan ruang gelap rapat virtual DPR
DPR kian tertutup dalam membahas Omnibus Law Cipta Kerja.
Jokowi diminta bersikap atas kematian aktivis agraria Kalteng
Setidaknya, memerintahkan BPN dan kepala daerah kembalikan tanah warga dalam penyelesaikan konflik agraria.
Refleksi Hari Bumi: Indonesia rentan pandemi
Saatnya pemerintah mengoreksi model pembangunan
Pembentukan Panja RUU Cipker terjang aturan
Walhi: Secara substansi RUU Cipker sudah cacat dan menerabas banyak prinsip perundang-undangan.
Sinar Mas diduga hancurkan sumber pangan warga Lubuk Mandarsah Jambi
KLHK dan Pemprov Jambi diminta menindak tegas dua anak usaha Sinar Mas yang terlibat.
Bayang-bayang krisis ekologi dalam Omnibus Law Cipta Kerja
Pasal-pasal di draf Omnibus Law Cipta Kerja dianggap mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan hidup.
Kepercayaan buruh-mahasiswa terhadap Khofifah di 'titik nadir'
Karenanya, aksi menolak RUU Cipker, pekan depan, akan berpusat di Bundaran Waru, Sidoarjo.
Ombudsman: DPR perlu kembalikan draf RUU Cipta Kerja ke pemerintah
Proses penyusunan draf RUU itu dinilai tidak teratur sehingga masih banyak hal yang berpotensi menuai kontroversi dan perlu diperbaiki.
Pemprov Jakarta diminta kembalikan fungsi RTH Monas
Mengingat banyak terjadi alih fungsi lahan dan kondisi Ibu Kota kini darurat ekologis.
Potensi bencana ekologis akan meningkat pada 2020
Lantaran pemerintah mempermudah izin industri ekstraktif.
Proyek KEK disebut petaka bagi wilayah pesisir
KEK membutuhkan lahan skala luas, pelabuhan, dan jalan penghubung.
Eksploitasi hutan paksa harimau serang manusia
Dalam tiga bulan terakhir lebih dari 20 kasus harimau menyerang manusia.
Eksploitasi hutan paksa harimau serang manusia
Dalam tiga bulan terakhir lebih dari 20 kasus harimau menyerang manusia.
Alih fungsi lahan pangan tak boleh dibiarkan terjadi
Wilayah pertanian perlu diamankan untuk mendukung kedaulatan pangan.
Komnas HAM diminta pantau konflik di Sumberagung Banyuwangi
Situasi memanas seiring dikerahkannya Brimob Polda Jatim dalam mengawal aktivitas PT BSI.
Aceh rugi Rp538,8 miliar akibat bencana
Mudarat terbesar imbas banjir. Menembus Rp260,1 miliar.
