Idealisme seorang pengacara publik dan ancaman yang kerap mengintai
Menjadi pengacara publik adalah pilihan hidup yang penuh risiko.
Limbah batu bara tak berbahaya, WALHI: Pemerintah racuni rakyat
Limbah batu bara FABA telah mencemari lingkungan di sekitar pemukiman warga. Udara hingga air sumur terkontaminasi.
WALHI: Kawasan perkotaan di Indonesia dikepung polusi udara
Tingkat kematian balita di Indonesia terbanyak diakibatkan penyakit yang dibawa oleh air dan udara, seperti kista, hingga diare.
Kampanye ekologi parpol dinilai hanya pencitraan
Parpol kampanye politik ekologi dianggap pencitraan.
Menang gugatan Meratus, WALHI: Kabar baik di saat bencana ekologis
Kementerian ESDM dan PT MCM diminta melaksanakan putusan MA yang menolak PK soal eksplorasi batu bara di kawasan Pegunungan Meratus, Kalsel.
WALHI: Bencana hidrometeorologi di era Presiden Jokowi naik
Indonesia turut berkontribusi dalam pemanasan global dan perubahan iklim.
Kritik banjir Kalsel berujung somasi, Koalisi Masyarakat Sipil: Ini pembungkaman
Kritik terhadap pejabat publik terkait isu lingkungan hidup merupakan bagian dari partisipasi publik.
Gugatan polusi udara Jakarta, saksi ungkap kelalaian pemerintah
Sawung menyebut, Jawa Barat paling banyak meminta pencemaran udara dihentikan.
Tak hadiri RDPU UU Ciptaker, Walhi: Kami tolak jadi pembenaran
Walhi sebut tiga alasan menolak hadir undangan pembahasan UU No.11/2020 .
Tak hadiri RDPU, Ketua Komisi IV DPR: Kami kecewa sama Walhi
Undangan RDPU itu meminta masukan menyusun peraturan pemerintah yang menjadi aturan turunan dari UU Ciptaker.
Walhi Papua: Pengesahan UU Ciptaker hadirkan kesejahteraan semu
Pelaksanaan UU Ciptaker yang disahkan terkesan secara terpaksa akan mengancam kehancuran ekologis dan membuat pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Kementerian ESDM didesak buka dokumen kontrak perjanjian karya PKP2B
Desakan transparansi diperlukan karena operasi perusahaan pertambangan diduga berdampak buruk bagi masyarakat.
Sengsara Pulau Pari: Surga wisata DKI langganan pek dan sampah
Sejak 25 tahun lalu, Pulau Pari rutin dikepung sampah dan tumpahan minyak mentah.
Minta pembahasan RUU Ciptaker dihentikan, Walhi gelar aksi teatrikal
Aksi tolak RUU Omnibus Law ini disuarai Walhi lewat sebuah teatrikal.
Walhi tolak undangan DPR bahas RUU Cipta Kerja
Walhi tetap memandang bahwa RUU ini dari awal tidak memiliki urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup.
Walhi kritik penanganan Covid-19
Upaya kesiapsiagaan di wilayah zona merah Covid-19 saja tanpa diberi informasi jelas, apalagi yang belum terpapar.
Sesat pikir rencana pelonggaran PSBB
Pelonggaran PSBB merupakan wujud kegagalan pemerintah melindungi rakyat.
WALHI minta poin reklamasi Jakarta dicabut dari Perpres 60/2020
Reklamasi berdampak buruk terhadap masyarakat pesisir dan lingkungan.
Kasasi diterima, PT EMM tidak bisa keruk emas Beutong Aceh
Tertuang dalam Putusan Kasasi MA Nomor Nomor 91 K/TUN/LH/2020 tanggal 14 April 2020.
Omnibus law dan ruang gelap rapat virtual DPR
DPR kian tertutup dalam membahas Omnibus Law Cipta Kerja.
Jokowi diminta bersikap atas kematian aktivis agraria Kalteng
Setidaknya, memerintahkan BPN dan kepala daerah kembalikan tanah warga dalam penyelesaikan konflik agraria.
Refleksi Hari Bumi: Indonesia rentan pandemi
Saatnya pemerintah mengoreksi model pembangunan
Pembentukan Panja RUU Cipker terjang aturan
Walhi: Secara substansi RUU Cipker sudah cacat dan menerabas banyak prinsip perundang-undangan.
Sinar Mas diduga hancurkan sumber pangan warga Lubuk Mandarsah Jambi
KLHK dan Pemprov Jambi diminta menindak tegas dua anak usaha Sinar Mas yang terlibat.
Bayang-bayang krisis ekologi dalam Omnibus Law Cipta Kerja
Pasal-pasal di draf Omnibus Law Cipta Kerja dianggap mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan hidup.
