Anggota Komisi III desak pemerintah terbitkan aturan teknis UU TPKS

Pemerintah didesak segera menerbitkan aturan turunan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Aturan teknis UU ini akan membuat UU TPKS bisa berlaku efektif di lapangan oleh penegak hukum.

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menegaskan, aturan teknis UU TPKS akan menjadi jaminan kepastian hukum dalam pengusutan kasus-kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi. "Saat ini kita berpotensi menghadapi situasi darurat kekerasan seksual, sehingga harus ada gerak cepat dari pemerintah," kata Didik dalam keterangan tertulis, Selasa (6/6).

Diakui politikus Fraksi Partai Demokrat ini, implementasi UU TPKS belum efektif lantaran belum ada aturan teknis. Menurut Didik, kasus kekerasan seksual di Indonesia bisa menjadi fenomena gunung es apabila sumber permasalahan yang lebih besar tidak segera tertangani dengan baik. 

Merujuk data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 11.016 kasus kekerasan seksual pada 2022. Dari jumlah itu, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 atau naik dari tahun sebelumnya 4.162 kasus.

Sementara menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, kasus kekerasan seksual menjadi yang terbanyak dilaporkan pada 2022. Terdapat 2.228 kasus yang memuat kekerasan seksual atau 65% dari total 3.422 kasus kekerasan berbasis gender.