Anggota Polri pelaku kekerasan seksual harus dihukum tegas
"Tidak cukup hanya dengan sanksi etik. Kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar kemerdekaan seseorang."
Kekerasan seksual, penegak hukum diminta adopsi UU TPKS
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan hingga kini belum diimbangi dengan akses layanan bagi korban.
Anggota Komisi III desak pemerintah terbitkan aturan teknis UU TPKS
Merujuk data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 11.016 kasus kekerasan seksual pada 2022.
KSP klaim berbagai produk hukum esensial terbit pada 2022, dari UU TPKS hingga KUHP
Capaian tersebut disebut sebagai buah dari kolaborasi antara seluruh kementerian/lembaga dan para mitra strategis.
UPTD PPA diklaim beri layanan terintegrasi perempuan-anak korban kekerasan
Pendirian layanan terpadu satu pintu (one stop services) ini sesuai mandat UU 12/2022 tentang TPKS.
Baleg DPR minta pemerintah susun aturan turunan Undang-Undang TPKS
Sejak empat bulan diberlakukannya Undang-Undang TPKS, belum ada PP atau Perpres dikeluarkan.
DPR minta pemerintah percepat terbitkan aturan turunan UU TPKS
Luluk menilai pemerintah belum terlihat serius membentuk peraturan turunan setelah diundangkannya UU TPKS oleh DPR beberapa waktu yang lalu.
UU TPKS dinilai belum komprehensif, Baleg DPR desak RKUHP disahkan
Menurut Kurniasih, masih ada celah tindak pidana kesusilaan yang tidak terangkum dalam UU TPKS.
UU TPKS dan urgensi unit PPA naik kelas
Kehadiran UU TPKS harus dibarengi peningkatan kualitas penangana kasus kekerasan seksual.
Puan minta pemerintah segera susun aturan turunan UU TPKS
UU TPKS dan aturan-aturan turunannya akan menjadi pedoman bagi aparat dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.
Undang-Undang TPKS dinilai belum tuntas, LBH Jakarta beri catatan
Pengesahan RUU TPKS menjadi kemenangan dari kerja keras banyak pihak selama 10 tahun terakhir.
Pekerjaan rumah pemerintah setelah UU TPKS disahkan
"Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikawal realisasinya."
DPR sahkan RUU TPKS menjadi undang-undang
Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menyebut, penuntasan pembahasan RUU TPKS merupakan komitmen politik DPR bersama pemerintah.
Ketua Baleg: RUU TPKS tidak bisa memuaskan semua pihak
Fraksi PKS menyatakan menolak agar RUU TPKS disahkan di rapat paripurna.
Pembahasan final, nasib RUU TPKS ditentukan besok
Menurut Willy, Badan Legislasi DPR hari ini akan fokus menyelesaikan harmonisasi dan sinkronisasi atas RUU TPKS.
RUU TPKS diharapkan jadi kado manis bagi perempuan di Hari Kartini
Penyelesaian perkara tindak kekerasan seksual juga tak boleh lagi diselesaikan lewat mekanisme keadilan restoratif.
ICJR beri catatan penting terkait perumusan RUU TPKS
Panja dan pemerintah menyepakati masuknya rumusan tentang eksploitasi seksual dalam RUU TPKS.
DPR jawab isu tak adanya pemerkosaan dan aborsi di RUU TPKS
Panja telah membahas sekitar 30 daftar investarisasi masalah (DIM) RUU TPKS.
Kemen PPPA susun simulasi layanan terpadu-restitusi RUU TPKS
Kementerian PPPA menerima masukan masyarakat dalam menyusunnya. Saran yang diterima lebih menitikberatkan aspek pelaksanaan.
Menteri PPPA tekankan pentingnya RUU TPKS
RUU ini sudah sangat dibutuhkan, dinanti-nantikan. Ini kesempatan yang bagus untuk kita mengawal, jangan ada hak-hak korban yang terabaikan.
DPR targetkan pembahasan RUU TPKS selesai satu kali masa sidang
Jika Surpres dan DIM segera selesai prosesnya, dan tidak ada perubahan subtansial, maksimal 2 masa sidang, RUU TPKS selesai dibahas.
Sah, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual jadi inisiatif DPR
Sembilan fraksi menyatakan sangat setuju RUU TPKS disahkan menjadi RUU inisiatif demi menyetop darurat kekerasan seksual di Tanah Air.
Nasib RUU IKN dan RUU TPKS ditentukan dalam rapat paripurna DPR hari ini
RUU IKN mendapat dukungan dari delapan fraksi dalam pembahasan. Hanya Fraksi PKS yang menyatakan penolakan.
Demokrat sambut baik rencana DPR sahkan draf RUU TPKS
"Ini harus segera disahkan. Ini menyangkut keselamatan dan perlindungan orang-orang di sekitar kita."
PKS usul LGBT dan perzinahan dilarang dalam RUU TPKS
Selain bertentangan dengan budaya ketimuran dan ajaran agama, LGBT dan perzinahan juga bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
