Anggota Komisi VII DPR sebut riset politik BRIN tidak mendesak dan penting
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu mengingatkan bahwa anggaran riset BRIN sangat terbatas.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta fokus melaksanakan program utama riset nasional dalam rencana induk riset dan inovasi nasional (RIRIN). Hal ini mengingat anggaran BRIN terbatas. Sebaliknya, BRIN jangan meneliti soal politik kontemporer yang rawan politisasi.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR Mulyanto merespons rencana BRIN yang ingin melakukan riset untuk sistem proporsional tertutup yang saat ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Lebih baik BRIN segera bereskan masalah kelembagaan, aset, SDM, anggaran riset yang morat-marit, serta fokus pada agenda riset nasional strategis. Jangan ulangi lagi kekeliruan riset seperti dalam kasus riset minyak goreng yang kontroversial," kata Mulyanto kepada Alinea.id, Sabtu (25/2).
Mulyanto berpendapat, jangan sampai terkesan riset BRIN hanya sekadar menjadi stempel pembenar pendapat dari para petinggi negara. "Kalau seperti ini BRIN menjadi terpolitisasi. Ini tidak benar," tegas Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu mengingatkan bahwa anggaran riset BRIN sangat terbatas. Sehingga BRIN harus benar-benar dapat memilih program penting untuk didahulukan daripada program-program titipan yang belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.