Anies diminta turun tangan atasi polemik pin emas DPRD
Pemprov DKI perlu menggalakkan gerakan moral dari anggota dewan DKI untuk mengembalikan pin tersebut.
Pemberian pin untuk anggota DPRD DKI Jakarta mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta turun tangan mengatasi polemik pemberian pin emas untuk anggota DPRD.
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai, anggaran pengadaan pin emas yang disematkan pada pakaian anggota DPRD DKI merupakan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jelas ini penghamburan uang rakyat. Pada awal periode jabatan, DPRD DKI sudah mulai dimanjakan oleh eksekutif dengan pin emas, dan sepertinya anggota dewan menikmatinya," kata Misbah kepada Alinea.id pada Rabu (21/8).
Meski ada beberapa anggota yang menolak, namun tetap saja hal tersebut justru dikhawatirkan akan mereduksi daya kritis anggota DPRD DKI yang seharusnya mengontrol penggunaan APBD DKI yang tidak perlu.
Menurutnya, pin tersebut tidak perlu terbuat dari emas. Pasalnya, kegunaan pin tersebut hanya sebagai tanda orang tersebut adalah anggota dewan.