Bentrok Pulau Rempang, Jokowi diminta tuntaskan konflik agraria sebelum lengser
"Kalau tidak, ini akan menjadi api dalam sekam dan akan menjadi beban bagi presiden berikutnya."
Konflik antara aparat dengan masyarakat adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri), dinilai terjadi akibat konflik agraria yang tak terselesaikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta turun tangan membereskan seluruh konflik agraria di Tanah Air sebelum lengser.
"Ini harus segera diselesaikan, tenggat waktu 2024 karena sebaiknya konflik pertanahan harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ini akan menjadi api dalam sekam dan akan menjadi beban bagi presiden berikutnya," kata anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil.
Konflik antara aparat Satpol PP, kepolisian, Ditpam Batam, dan TNI dengan masyarakat adat Pulau Rempang bermula dari beredarnya kabar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan melakukan pengukuran, Rabu (6/9). Itu merupakan salah satu tahapan pembebasan lahan setempat.
Sehari kemudian (Kamis, 7/9), warga berkumpul di Jembatan 4 Barelang. Sekitar pukul 09.51 WIB, aparat gabungan membentuk barisan di depan jembatan, lalu bergerak ke arah warga di ujung jembatan.
Kapolresta Balerang, Kombes Nugroho, kemudian meminta warga mundur. Namun, tidak diindahkan lantaran masyarakat berupaya mempertahankan ruang hidupnya.