Bentrok Pulau Rempang, Jokowi diminta tuntaskan konflik agraria sebelum lengser

Konflik antara aparat dengan masyarakat adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri), dinilai terjadi akibat konflik agraria yang tak terselesaikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta turun tangan membereskan seluruh konflik agraria di Tanah Air sebelum lengser.

"Ini harus segera diselesaikan, tenggat waktu 2024 karena sebaiknya konflik pertanahan harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ini akan menjadi api dalam sekam dan akan menjadi beban bagi presiden berikutnya," kata anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil.

Konflik antara aparat Satpol PP, kepolisian, Ditpam Batam, dan TNI dengan masyarakat adat Pulau Rempang bermula dari beredarnya kabar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan melakukan pengukuran, Rabu (6/9). Itu merupakan salah satu tahapan pembebasan lahan setempat.

Sehari kemudian (Kamis, 7/9), warga berkumpul di Jembatan 4 Barelang. Sekitar pukul 09.51 WIB, aparat gabungan membentuk barisan di depan jembatan, lalu bergerak ke arah warga di ujung jembatan.

Kapolresta Balerang, Kombes Nugroho, kemudian meminta warga mundur. Namun, tidak diindahkan lantaran masyarakat berupaya mempertahankan ruang hidupnya.

Sejurus kemudian, aparat merangsek masuk ke kampung dan dibalas lemparan batu. Aparat pun membalas dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata. 

Sekitar 10.000 masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang dan Galang terancam diusir karena tempat tinggalnya yang dihuni turun-temurun sejak 1843 bakal dibangun Rempang Eco City. Proyek strategis nasional (PSN) ini digarap taipan Tomy Winata melalui anak perusahaan PT Artha Graha, PT Makmur Elok Graha (MEG).

Nasir mengecam penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat dalam peristiwa tersebut. Sebab, tugas kepolisian adalah mengamankan dan melindungi masyarakat, bukan mengancam dan membahayakan masyarakat adat.

"Oleh karenanya, kami meminta aparat untuk melindungi rakyat. Jadi, polisi wajib melindungi rakyat," tegasnya, melansir laman DPR.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mendesak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit, mengevaluasi jajarannya dalam penanganan pembebasan lahan di Pulau Rempang. Pangkalnya, pecahnya konflik pekan lalu menunjukkan kepolisian kurang hati-hati saat berhadapan dengan masyarakat adat.

"Masyarakat adat istilahnya punya tempat dalam struktur sosial dalam desa bahkan nasional. Kita sangat menyayangkan peristiwa itu. Seandainya langkah preventif dan mendeteksi pencegahan lebih awal dilakukan," tuturnya.

"Seandainya langkah mendeteksi ini dan pencegahan bisa dilakukan dan tidak akan terjadi [kekerasan], semuanya berjalan dengan damai. Kami sangat sayangkan peristiwa ini terjadi. Apalagi, kalau ada penembakan di masyarakat," imbuhnya.