BPJS Kesehatan defisit, PAN: Kurangilah infrastruktur

Saleh Daulay mengusulkan subsidi dari anggaran pemindahan ibu kota.

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020). Foto Antara/M. Risyal Hidayat

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah memikirkan instrumen lain untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran peserta.

"Sekarang sudah diputus. Turunin (iuran). Jangan diam, dong. Nah, dari mana uangnya? Carilah," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/3).

Dirinya lantas menawarkan pengurangan anggaran proyek infrastruktur. Alasannya, boros dan sia-sia. Apalagi, jika bersumber dari utang luar negeri.

"Salah satu alternatif yang bisa dalam waktu dekat dikerjakan, kurangilah infrastruktur itu. Sedikit," ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

"Coba bayangin, pemindahan ibu kota (biayanya) Rp466 triliun. Itu, berarti sudah bisa membiayai BPJS selama empat tahun. Bisa kita subsidi dari situ," tutur Saleh.