Buntut kudeta, AS ancam sanksi Myanmar

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang mempertimbangkan sanksi khusus ihwal pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar. Kemungkinan sanksi tersebut ditargetkan pada individu dan entitas yang dikendalikan militer.

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Kamis (4/2), mengatakan, ada dukungan bipartisan dari Parlemen AS terkait isu di Myanmar. Selain itu, dia menyebut bahwa pemerintah yakin dapat bekerja dengan kongres dalam merumuskan paket sanksi untuk memberlakukan konsekuensi sebagai tanggapan atas kudeta militer di Myanmar.

"Kami juga akan bekerja dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia," katanya dalam jumpa pers di Gedung Putih.

Lebih lanjut, Sullivan menyatakan bahwa AS sedang meninjau kemungkinan untuk mengeluarkan perintah eksekutif baru terkait dinamika politik yang berujung kudeta di negara tersebut.

"Kami juga melihat adanya kemungkinan penerapan sanksi khusus yang ditargetkan, baik pada individu maupun entitas yang dikendalikan oleh dan yang memperkaya militer," lanjutnya.