Dewas KPK diminta usut bocornya penggeledahan di Kalsel
Penyidik tidak mendapatkan apa-apa saat menggeledah 2 lokasi terkait kasus dugaan suap Ditjen Pajak Kemenkeu di Kalsel, pekan lalu.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengusut dugaan bocornya informasi penggeledahan dua lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (9/4). Kegiatan itu dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap perpajakan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2016-2017.
"ICW merekomendasikan adanya tindakan konkret dari KPK. Mulai dari pengusutan dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Pengawas dan penyelidikan terkait tindakan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Senin (12/4).
Dirinya menerangkan, adanya dugaan pegawai KPK yang membocorkan informasi rencana penggeledahan bukan kali pertama terjadi. Dicontohkannya dengan pengusutan kasus suap pengadaan paket bansos Covid-19 oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
"Ada beberapa tempat yang ketika dilakukan penggeledahan, ternyata tidak lagi ditemukan barang-barang apa pun," jelasnya.
Kurnia menambahkan, upaya penggeledahan yang dilakukan penyidik mesti melalui izin Dewas pasca-Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berlaku. Imbasnya, langkah penyidik menjadi lambat.