DPR desak Kominfo atasi masalah distribusi STB di wilayah Jateng

TV komunitas tidak memungut biaya iklan dalam menjalankan aktivitasnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari. Foto: dpr.go.id.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera mengatasi permasalahan terkait dengan masalah distribusi Set Top Box (STB), khususnya di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, hal ini penting dilakukan melihat mepetnya jadwal switch off untuk Jawa Tengah dan tentunya untuk mempercepat kesiapan dalam mendukung program analog switch off (ASO).

 "Yang belum adalah terkait distribusi Set Top Box (STB). Ada beberapa permasalahan yaitu kendala distribusi dan kendala instalasi yang ini saya kira harus segera diatasi sebelum di Jawa Tengah dimulai switch off, karena Jawa Tengah baru switch off di periode kedua," ujar Kharis dalam keterangannya, Minggu (22/5).

Selain masalah distribusi STB, politikus PKS ini juga meminta adanya solusi dari aspirasi TV komunitas terkait dengan peninjauan tarif multipleksing. Sebab, TV komunitas tidak memungut biaya iklan dalam menjalankan aktivitasnya.

"Kita mendengarkan aspirasi dari teman-teman TV komunitas, karena mereka tidak memiliki iklan, sehingga meminta agar peninjauan terhadap tarif multipleksing yang dibebankan kepada mereka. Mudah mudahan akan ada solusi terbaik, tapi kita sepakat ASO pada 2 November 2022 harus sukses," ucap Ketua Panitia Kerja (Panja) Digitalisasi Penyiaran  Komisi I DPR ini.

Oleh karena itu, Kharis terus mendorong sinergi dari stakeholder untuk terus meningkatkan koordinasi baik itu teknis maupun sosialisasi agar lebih banyak masyarakat yang paham dan mendukung program ASO ini.