DPR ingatkan potensi kebocoran data saat vaksinasi Covid-19
"Kan, kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP-nya tercecer dan disalahgunakan, tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online."
Ketua DPR, Puan Maharani, meminta pemerintah mencegah terjadinya kebocoran data pribadi warga saat mengikuti vaksinasi massal Covid-19. Karenanya, segala prosedur teknis kegiatan yang berpotensi terjadinya kebocoran data harus dicegah.
"Jangan sampai fotokopi e-KTP sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya dalam keterangannya, Selasa (26/7).
Menurut Puan, bukan hal yang baru jika data pribadi seperti KTP elektronik (e-KTP) disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk tindak pidana. Misalnya, pinjaman daring fiktif bahkan sampai pembobolan rekening bank.
"Kan, kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP-nya tercecer dan disalahgunakan, tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online, padahal dia tidak pernah meminjam uang tersebut," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai, yang dibutuhkan dari e-KTP warga hanyalah validasi data pribadi sebagai calon akseptor vaksin. Karenanya, penyelenggara mestinya hanya meminta peserta vaksinasi menunjukkan e-KTP asli saja.