DPR minta Kemensos evaluasi mekanisme penyaluran bansos

Dorongan ini disampaikan menyusul terbongkarnya puluhan karung beras bansos di Sukmajaya, Depok.

Garis polisi terbentang di lokasi penemuan puluhan karung beras bansos yang dikubur di sebuah lahan di Sukmajaya, Kota Depok, Jabar, pada Minggu (31/7/2022). Foto Antara/Aprilla Dwi Adha

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang temuan puluhan karung beras bantuan sosial (bansos) tahun 2021 bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Sukmajaya, Kota Depok, yang dikubur sampai membusuk. Pemerintah pun melakukan penelusuran terkait mekanisme penyalurannya. 

"Temuan beras bansos yang membusuk ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab, ini mengindikasikan prosedur penyaluran bansos tidak sesuai ketentuan sehingga berdampak pada adanya masyarakat tidak mendapatkan bansos yang menjadi haknya," ujar Cak Imin, sapaannya, kepada wartawan, Selasa (2/8).

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendorong Kemensos bersama kepolisian untuk menyelidiki temuan tersebut. Kemudian, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran.

"Kemensos harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai mekanisme pembuangan atau penggantian bansos apabila bansos rusak atau tidak layak diberikan kepada penerima bansos sehingga ke depannya dapat dilakukan mekanisme yang tepat untuk mengatasi bansos yang rusak atau sudah tidak layak," tuturnya.

Menyusul temuan kasus ini, menurut Cak Imin, Kemensos ke depannya harus meningkatkan pengawasan dari pendistribusian bansos, baik tunai maupun nontunai. Tujuannya, penyaluran bansos tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah atau nominal yang ditetapkan.