DPR minta Kemensos evaluasi mekanisme penyaluran bansos

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang temuan puluhan karung beras bantuan sosial (bansos) tahun 2021 bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Sukmajaya, Kota Depok, yang dikubur sampai membusuk. Pemerintah pun melakukan penelusuran terkait mekanisme penyalurannya. 

"Temuan beras bansos yang membusuk ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab, ini mengindikasikan prosedur penyaluran bansos tidak sesuai ketentuan sehingga berdampak pada adanya masyarakat tidak mendapatkan bansos yang menjadi haknya," ujar Cak Imin, sapaannya, kepada wartawan, Selasa (2/8).

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendorong Kemensos bersama kepolisian untuk menyelidiki temuan tersebut. Kemudian, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran.

"Kemensos harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai mekanisme pembuangan atau penggantian bansos apabila bansos rusak atau tidak layak diberikan kepada penerima bansos sehingga ke depannya dapat dilakukan mekanisme yang tepat untuk mengatasi bansos yang rusak atau sudah tidak layak," tuturnya.

Menyusul temuan kasus ini, menurut Cak Imin, Kemensos ke depannya harus meningkatkan pengawasan dari pendistribusian bansos, baik tunai maupun nontunai. Tujuannya, penyaluran bansos tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah atau nominal yang ditetapkan. 

Polda Metro Jaya sebelumnya membentuk tim khusus (timsus) untuk mengusut bansos dari presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang dikubur dekat gudang di kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Pengusutan dilakukan guna menemukan tindak pidana..

Pembentukan timsus sesuai arahan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Timsus berisikan penyidik Porles Metro Depok dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan administrasi penyelidikan. Keterangan saksi, seperti pihak perusahaan logistik PT JNE dengan dokumen-dokumen yang ada, akan diselaraskan.