Pemerintah diminta beri petani sawit insentif selama pelarangan eskpor CPO

Mulyanto memperkirakan adu kuat antara pemerintah dan pengusaha migor ini masih akan terus berlanjut.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Foto: dpr.go.id

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta pemerintah meminimalisasi risiko kebijakannya bagi rakyat kecil, khususnya petani sawit. Menurutnya, petani harus dibela dan diberi insentif selama pelarangan ekspor tersebut berlangsung. 

"Jangan dibiarkan menjadi korban kebijakan Pemerintah. Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (12/5). 

Sejak diberlakukan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya dua pekan lalu, harga jual migor curah mulai bergerak turun. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menyebutkan, hingga 11 Mei 2022, harga migor curah sedikit turun menjadi Rp19.100 per kilogram dari sebelumnya Rp20.100 per kilogram. Namun, harga ini masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.500 per kilogram.

Mulyanto memperkirakan adu kuat antara pemerintah dan pengusaha migor ini masih akan terus berlanjut hingga dua bulan ke depan. Sebab, daya tahan pengusaha migor bergantung pada kapasitas tangki penyimpanan dan pengolahannya (refinery). 

Para pakar menyebut rerata kapasitas penyimpanan sekitar 60 hari. Sedang kapasitas refinery bisa mencapai satu tahun.