DPR pastikan kerusuhan di Lombok Barat bukan karena konflik SARA
Peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus ditingkatkan, mengingat perannya dalam mengelola konflik di Lombok Barat.
Anggota Komisi VIII DPR Hasan Basri Agus memastikan konflik yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara (NTB) pada awal Mei 2022, bukanlah persoalan SARA. Ia meminta seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengendalikan konflik di dalam dengan baik.
Jika diperlukan, peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus ditingkatkan, mengingat perannya yang luar biasa dalam mengelola konflik di Lombok Barat.
"Dan kita harapkan (konflik) ini tidak meluas dan ternyata memang di lapangan setelah kita cek bukan (persoalan) SARA. Tentu sepakat pada semua pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu FKUB-nya, maupun dari pihak keamanan, polisi dan termasuk pemerintah daerah. Cuma memang, kalau (konflik) tidak dikendalikan dengan sebaik mungkin, nanti ke depannya akan bisa menjadi hal SARA, dan itu yang perlu kita kendalikan ke depan," ujae Hasan Basri dalam keterangannya, Selasa (24/5).
Politikus Partai Golkar ini juga berpendapat, program moderasi agama dari Kementerian Agama ke depan harus terus dikembangkan. Terutama dalam rangka membantu organisasi seperti FKUB yang tugasnya melakukan koordinasi dan sinkronisasi keumatan.
"Dan kalau kita lihat dari fungsi yang diperankan oleh Ketua FKUB luar biasa. Oleh sebab itu, menurut hemat kami dalam rangka moderasi umat beragama ini, ke depannya FKUB ini diperankan, ditingkatkan, dan termasuk juga menambah dana yang dibantu oleh pemerintah pusat,” paparnya.