DPR pertanyakan Mahkamah Agung soal putusan Baiq Nuril
MA menghukum Baiq Nuril karena dianggap melanggar UU ITE. Padahal, Kemkominfo menyatakan Baiq tak melanggar UU tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Bambang Soesatyo, mempertanyakan kinerja Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasus pelecehan seksual yang menimpa guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril.
Diketahui, dalam putusannya MA menjatuhkan hukuman kepada Baiq Nuril karena dianggap melanggar UU ITE. Padahal, kata Bambang, dalam persidangan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyatakan bahwa Baiq Nuril tak melanggar UU tersebut.
"Melaporkan tindakan kekerasan seksual yang diterimanya, beliau justru malah dikriminalisasi dengan vonis penjara 6 bulan atau denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Baiq Nuril tak melanggar UU ITE," kata Bambang melalui keterangan resminya di Jakarta pada Senin, (19/11).
Menurut Bamsoet, dalam memutus perkara yang menjerat Baiq Nuril, hakim seperti kekurangan dasar hokum. Sebab, tak ada UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap perempuan.
Karenanya, untuk mencegah kejadian serupa, Bamsoet mengatakan, DPR dan pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, guna menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.