Pemda yang berhasil cegah korupsi akan memperoleh insentif dari Kemenkeu.
Keleluasaan dalam hal perencanaan anggaran, pengorganisasian, eksekusi, penyusunan hingga distribusi anggaran membuka peluang kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.
Untuk itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pentingnya seorang kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran.
“Karena kekuasaan besar inilah, tidak jarang terjadi korupsi sebagaimana teori yang disebutkan. Saya setiap ada acara waktu itu di Mabes Polri selalu mendengar apa yang diberikan Kapolri Pak Tito (Karnavian). Dia bilang dulu kenapa sih orang korupsi? Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely,” ujar Firli dalam diskusi virtual, Selasa (20/10).
Firli meminta para kepala daerah yang nanti terpilih, untuk melakukan perbaikan sistem pencegahan korupsi. Mayoritas kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi disebabkan sistem pencegahan buruk.
“Silakan nanti, para calon kepala daerah dilihat-lihat kira-kira sistem di pemerintahan mana yang lemah. Boleh sekarang dilakukan koreksi, sehingga jika nanti duduk sebagai kepala daerah sudah tahu,” ucapnya.