Ganjar Pranowo diperiksa soal proses penganggaran proyek KTP-el

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku ditanyai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar proses penganggaran proyek KTP elektronik atau KTP-el yang terjadi di Komisi II DPR RI. Ganjar membantah pemeriksaannya kali ini berkisar keterlibatan dirinya dalam proyek e-KTP saat menjadi anggota Komisi II DPR.

"Enggak, tanyanya bukan keterlibatan kok tadi. Tadi tentang anggaran, proses di Komisi II," kata Ganjar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).

Ganjar yang saat kasus ini terjadi merupakan pimpinan Komisi II DPR RI juga menjelaskan soal mekanisme penambahan anggaran proyek KTP-el di DPR. Menurut Ganjar, hal itu dilakukan melalui koordinasi antara komisi dengan para mitra. 

"Mitra Komisi II kan banyak, maka ketika ada perubahan atau ada optimalisasi perubahan anggaran di Banggar (Badan Anggaran DPR RI), mesti setiap komisi dengan mitranya menyampaikan itu," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, penambahan anggaran dilakukan karena saat itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan pencetakan KTP-el untuk sekitar 100 kabupaten. Pihak Kemendagri pun sempat diminta menyerahkan detail kebutuhannya untuk diajukan ke Banggar.