Gerindra: naturalisasi dan normalisasi sungai tak perlu diperdebatkan

Gerindra DKI Jakarta menyebut normalisasi dan naturaliasi bisa dijalankan di ibu kota.

Prajurit TNI melakukan evakuasi di Perumahan Ciledug Indah 1, Tangerang, Rabu (1/1/2020). Foto Anrata/Muhammad Iqbal

Normalisasi dan naturalisasi dianggap bisa dilakukan untuk menangkal banjir di ibu kota. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan kedua konsep tersebut.

Dia berharap agar kedua pihak juga tidak memperdebatkan konsep dan fokus pada jalan keluar yakni mengatasi masalah banjir Jakarta.

"Pak Gubernur katanya ingin naturalisasi dengan konsep PUPR yang normalisasi. Itu tak boleh dibenturkan dalam pandangan kami. justru dua-duanya dapat dilaksanakan," kata Taufik, dalam diskusi bertajuk "Banjir dan Managemen Bencana," di Kawasan Jakarta Timur, Sabtu (18/1) malam.

Taufik mengakui, Pemprov DKI Jakarta bersikukuh untuk menerapkan konsep naturalisasi untuk mencegah banjir. Sementara Kementrian PUPR, memandang konsep normalisasi salah satu cara yang efektif untuk atasi banjir.

"Kami minta dua konsep itu tidak diperdebatkan. Semoga (dua konsep) ini dapat mengubah Jakarta sebelum Jakarta lepas ibu kotanya," tutur dia.