Gerindra tolak keharusan KPK berkoordinasi dengan Kejagung
Koordinasi dengan Kejaksaan Agung mengakibatkan hilangnya independensi KPK sebagai lembaga antirasuah.
Partai Gerindra tidak menyepakati masuknya keharusan KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemberantasan korupsi pada revisi UU KPK.
Menurut politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa, koordinasi dengan Kejaksaan Agung mengakibatkan hilangnya independensi KPK sebagai lembaga antirasuah.
"Itukan tidak bener. Independensi KPK tidak lagi ada," kata Desmond di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
Partai Gerindra meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, merupakan salah satu partai yang sepakat merevisi UU KPK. Gerinda menyebut revisi diperlukan untuk memperkuat lembaga antirasuah. Bahkan Gerindra sesumbar menyebut revisi ini sebagai bagian dari penguatan partai.
Menurut Desmond, partainya sepakat merevisi UU KPK, karena berangkat dari pernyataan Jokowi sendiri. Saat menggelar pertemuan dengan pimpinan redaksi media, Jokowi pernah menyampaikan perlunya membenahi sistem di KPK.