Harga PCR masih tinggi, Ketua DPR minta pemerintah tindak tegas
Beberapa rumah sakit, klinik, dan laboratorium dilaporkan 'mengakali' harga tes PCR dengan berbagai cara.
Ketua DPR Puan Maharani, meminta pemerintah menindak tegas fasilitas kesehatan (faskes) yang masih menetapkan harga polymerase chain reaction (PCR) tes di atas batas tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Beberapa rumah sakit, klinik, dan laboratorium dilaporkan 'mengakali' harga tes PCR dengan berbagai cara.
"Jangan pemerintah sudah menurunkan harga tes PCR, tapi faskes di bawah mengakali rakyat dengan tambahan biaya ini itu. Faskes tersebut harus ditindak tegas," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (20/8).
Puan mengatakan, pemerintah menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan tes PCR sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19. Seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit (RS), klinik, dan lab harus mematuhi ketentuan tersebut.
Ketentuan batas tarif atas tes PCR diatur dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/1/2845/2021 dan mulai berlaku sejak Selasa (17/8) lalu. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenkes mengatur batas tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali berkisar Rp495.000 dan luar Jawa-Bali Rp525.000.
Hanya saja, sejumlah faskes di Jakarta dilaporkan melanggar ketentuan itu dengan menetapkan tarif melebihi batas tarif atas melalui penambahan komponen biaya, penawaran layanan premium, hingga layanan hasil instan.