ICMI: Sistem demokrasi di Indonesia perlu dievaluasi
Salah satunya berkaca dari partai politik (parpol) yang beberapa di antaranya tidak pernah terjadi pergantian ketua umum.
Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mengatakan sistem kebijakan demokrasi di Indonesia harus dikonsolidasikan dalam rangka menjaga keutuhan negara.
Hal itu perlu dilakukan karena banyak sekali yang harus dievaluasi dari keberlangsungan demokrasi Indonesia. Salah satu penyebabnya karena masih berlakunya budaya feodalisme dalam politik di negara ini.
"Kita ini bentuk negaranya republik. Tetapi budaya politiknya sampai sekarang seperti kerajaan. Ini harus disadari, sebagai hambatan konsolidasi dalam kelembagaan demokrasi," kata Jimly dalam jumpa pers di Kantor ICMI, Jakarta Selatan, Jumat (27/12).
Pernyatan itu ia sampaikan, berkaca dari partai politik (parpol) yang beberapa di antaranya tidak pernah terjadi pergantian ketua umumnya. Namun, Jimly tak menyebut secara gamblang parpol mana yang dimaksudnya itu.
Di sisi lain, konsolidasi sistem kebijakan demokrasi perlu dilakukan karena munculnya kekuatan ekonomi. Hal itu, kata dia, menyebabkan munculnya kepentingan antara bisnis dan politik yang merusak iklim demokrasi.