ICMI: Sistem demokrasi di Indonesia perlu dievaluasi

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mengatakan sistem kebijakan demokrasi di Indonesia harus dikonsolidasikan dalam rangka menjaga keutuhan negara.

Hal itu perlu dilakukan karena banyak sekali yang harus dievaluasi dari keberlangsungan demokrasi Indonesia. Salah satu penyebabnya karena masih berlakunya budaya feodalisme dalam politik di negara ini.

"Kita ini bentuk negaranya republik. Tetapi budaya politiknya sampai sekarang seperti kerajaan. Ini harus disadari, sebagai hambatan konsolidasi dalam kelembagaan demokrasi," kata Jimly dalam jumpa pers di Kantor ICMI, Jakarta Selatan, Jumat (27/12).

Pernyatan itu ia sampaikan, berkaca dari partai politik (parpol) yang beberapa di antaranya tidak pernah terjadi pergantian ketua umumnya. Namun, Jimly tak menyebut secara gamblang parpol mana yang dimaksudnya itu.

Di sisi lain, konsolidasi sistem kebijakan demokrasi perlu dilakukan karena munculnya kekuatan ekonomi. Hal itu, kata dia, menyebabkan munculnya kepentingan antara bisnis dan politik yang merusak iklim demokrasi.

"Jadi untuk konsolidasi demokrasi yang kita maksudkan, antara lain bagaimana mengatasi problem budaya politik. Bagaimana mengatasi konflik kepentingan bisnis dan politik. Sekarang akal sehat sama akal tulus kalah oleh akal bulus dan akal fulus," ucap dia.

Dalam refleksi perjalanan bangsa selama 2019 dan harapan untuk 2020, salah satu poin yang ditekankan ICMI adalah pemerintah harus mengonsolidasikan sistem kebijakan demokrasi.

Selain karena alasan yang dikemukakan di atas, konsolidasi diperlukan karena sistem demokrasi Indonesia dengan seluruh penerapannya terasa sangat bebas dalam memengaruhi perjalanan bangsa.

Sebelumnya aktivis 98 Budiman Sudjatmiko mengaku, kendati secara umum puas pada sistem demokrasi saat ini, tetapi dia mengakui masih ada ketidakpuasan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Salah satu di antaranya karena sistem demokrasi belum mewujudkan kemajuan manusia, mewujudkan hegemoni atas alat, dan menjaga keberlangsungan manusia.

"2045 kita akan melalui abad singularity dimana kecerdasan artifisial melampaui semua kecerdasan manusia. Kalau alat itu cerdas, manusia tetap harus memperalat alat. Jangan diperalat oleh alat. Jangan sampai pada saat itu manusia kalah oleh robot," tutur Budiman pada diskusi refleksi demokrasi akhir 2019 di Condet Jakarta Timur, Sabtu malam. (Ant)