ICW minta batalkan vaksinasi terhadap tahanan KPK
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai vaksinasi Covid-19 terhadap tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat. Sebab, kesahihan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang telah divaksin masih diragukan.
"Menurut kami sangat tidak tepat, ya. Melihat kesahihan data Kemenkes saja bisa diragukan, bahwa pasti belum semua nakes atau kelompok prioritas lainnya yang menjadi target vaksin Tahap I itu mendapatkan vaksin. Sekarang sudah akan diberikan kepada tahanan KPK," ujar peneliti ICW Dewi Anggraeni secara tertulis, Jumat (26/2).
ICW, kata Dewi, memahami vaksinasi di KPK, termasuk tahanan bertujuan agar tidak mengganggu penyelidikan dan penyidikan kasus. Akan tetapi, imbuhnya, harus dilihat prioritas vaksinasi.
Untuk itu, pihaknya menyarankan pemerintah, Kemenkes, dan KPK meninjau ulang dan membatalkan kebijakan vaksinasi tahanan lembaga antisuap. Saran ini muncul karena terduga koruptor bukan garda terdepan dalam penanggulangan wabah Covid-19.
"Sedangkan semua nakes saja belum berhasil divaksin. Pemerintah harus lebih gencar ke kelompok prioritas dahulu, apalagi jumlah vaksin kan masih terbatas. Utamakan garda terdepan untuk penanganan Covid-19, lalu baru bisa beralih ke lapisan berikutnya," sarannya.