Inilah alasan pemerintah baru melarang masyarakat untuk mudik

Kebijakan pelarangan mudik disebut dilakukan melalui pendekatan bersifat gradual atau bertahap. Pemerintah memang sengaja mengambil langkah kebijakan pelarangan mudik lebaran tidak mendadak atau grusa-grusu. Jika pelarangan mudik diterapkan di awal penularan, akan menimbulkan reaksi keras. Efek sosiologis berskala besar akan sulit diperbaiki jika terdapat kekurangsigapan dalam penerapan di lapangan.

“Contoh nyata sudah terjadi di India. Di awal April 2020, ketika India menetapkan lockdown secara tiba-tiba yang langsung diikuti dengan law enforcement melalui sanksi yang keras, ujungnya memicu kerusuhan dan kekacauan di masyarakat. Kami tidak menghendaki demikian,” ujar Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4)

Menurut Kastorius, banyak aspek yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan melarang mudik. Misalnya, mencukupi dan memastikan kelancaran distribusi logistik, termasuk pula kebutuhan pangan. Sehingga, kebijakan pelarangan mudik perlu disosialisasikan dalam beberapa tahapan. Pertama, tahapan mengimbau yang mana pemerintah aktif secara persuasif dan edukatif mengajak masyarakat untuk tidak mudik agar bisa memutus mata rantai penularan Covid-19 dari wilayah episentrum ke daerah.

Tahap pertama berlangsung dari awal April. Bahkan, mengklaim telah membuahkan hasil dengan penurunan drastis jumlah pemudik hingga sebesar 40% dibandingkan tahun lalu saat imbauan juga gencar dilakukan.

Di sisi lain, dalam tahapan ini, digencarkan pula berbagai model penularan Covid-19 berikut kerentanan terkait arus mudik sebagai arena penularan virus. Setiap tahap akan dievaluasi dan dimonitor sebagai respons terkait isu mudik.