Muhammadiyah minta Pancasila jadi pijakan dalam membuat kebijakan
Pemerintah juga berkewajiban membina mental, spiritual dan spritual.

Perpres Investasi Miras Bali-Papua diyakini tarik investor dan wisman
Kearifan lokal harus tetap dipertahankan, apalagi jika dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Aturan PPKM mikro
PPKM mikro merupakan perpanjangan dari PPKM I dan II.

PKS: Pemerintah kurang baik merumuskan kebijakan Covid-19
Sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah dengan opini anti vaksin atau hoaks yang beredar di dunia maya.

Kebijakan kontroversial Edhy Prabowo
Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengambil kebijakan yang bertolak belakang dari pendahulunya.

Yang tersisa dari kasus suap ekspor benih lobster
Kebijakan ekspor benih bening lobster Edhy Prabowo tersangkut suap. Banyak pekerjaan rumah terkait pengelolaan hasil laut itu.

Jabatan staf khusus menteri
Posisi staf khusus menteri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Kasak-kusuk posisi staf khusus menteri
Tertangkapnya staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi menjadi sorotan. Apakah posisi staf khusus menteri dibutuhkan?

Subsidi upah guru non-PNS agama paling lambat dibagikan Desember
BSU ini memang diberikan untuk tenaga honorer guru dan tenaga pendidikan di Kementerian Agama.

RUU Minol: Potensi benturan dengan adat dan penghasilan warga
RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) sudah diusulkan sejak 2015.

PR yang tersisa dari setahun Kementan di bawah Syahrul Yasin Limpo
Sudah setahun Syahrul Yasin Limpo memimpin Kementan. Berbagai kebijakannya tercatat positif.

Kementan dukung program KPB Lampung, bukti pertanian Indonesia maju
Program KPB merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Faisal Basri nilai pemerintah tidak punya strategi hadapi pandemi
Dalam struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hanya ada satu unsur kesehatan yang ditangani oleh Kemenkes.

Presiden sebut 3 agenda besar dalam pencegahan korupsi
Kepala Negara mengingatkan kepada penegak hukum dan pengawas untuk tidak memanfaatkan hukum.

BPJamsostek finalisasi insentif pekerja gaji di bawah Rp5 juta
Tujuannya tidak lain untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Ini yang harus dilakukan sebelum kembali menyuntik dana ke BUMN
Pemerintah juga harus menjelaskan kepada DPR tentang progres dari pinjaman dan PMN yang sebelumnya disetujui DPR.

Gastrodiplomasi dan para pemainnya
Sejumlah negara sudah meluncurkan kampanye kuliner

Gastrodiplomasi RI: Saat rendang kalah pamor dibanding kimchi dan tom yam
Upaya pemerintah membangun kecintaan terhadap Indonesia lewat kuliner masih minim.

Industri farmasi dan alat kesehatan masuk program Making Indonesia 4.0
Making Indonesia 4.0 dijadikan sebagai peta jalan untuk mempercepat pembangunan sektor industri yang berdaya saing global.

Pemerintah perlu libatkan DPR dalam pemberian dukungan dana kepada BUMN
DPR perlu mengetahui profil BUMN yang akan menerima PMN sebelum dana itu dikucurkan.

Bongkar pasang kebijakan Covid-19
Kepatuhan publik sangat mungkin mengemuka seiring dengan konsistensi pemerintah.

ASN yang nekat mudik akan diturunkan pangkat hingga diberhentikan
Tata cara dan mekanisme tindak lanjut dugaan pelanggaran dan rupa hukuman diatur instansi masing-masing.

Faisal Basri: UMKM butuh akses ke rantai pasok global
Pemerintah harus membuka pasar dalam negeri bagi UMKM luar negeri, agar akses kepada rantai pasok global terbuka

Inilah alasan pemerintah baru melarang masyarakat untuk mudik
Pemerintah beralasan banyak aspek yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan melarang mudik.

Jerit rakyat di masa pandemi, bukan lahan cari cuan
Bukannya menyejahterakan rakyat, program Kartu Prakerja dinilai menjadi lahan mencari keuntungan pihak tertentu.
