Jokowi singgung Omnibus Law di acara KPK

Presiden Jokowi hadiri Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual.

Presiden Jokowi saat memimpin ratas perecepatan pembangunan tol di Istana Negara/Foto Antara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pembenahan regulasi nasional yang tumpang tindih, berbelit-belit, serta membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi maupun inovasi.

"Ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan,” kata Presiden secara virtual di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar KPK, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8).

Dia menambahkan, saat ini sebuah tradisi sedang dimulai dengan menerbitkan Omnibus Law, satu undang-undang yang mensingkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak 

"Sehingga antarundang-undang bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan akan terus melakukan sinkronisasi regulasi secara berkelanjutan. Di sisi lain, Presiden mengingatkan penegak hukum dan pengawas tidak memanfaatkan ketidaksingkronan hukum untuk menakut-nakuti eksekutif karena membahayakan agenda pembangunan nasional.