Kartu Prakerja dikhawatirkan mengulang megakorupsi e-KTP
Karena salah satu mitranya sedang mencari subkontraktor.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta pemerintah membatalkan pelatihan daring sebagai bagian dari Kartu Prakerja. Pangkalnya, para penerima manfaat, pekerja "korban" pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan imbas pandemi coronavirus baru (Covid-19), lebih membutuhkan uang tunai.
"Pekerja yang terkena PHK hanya butuh uang tunai. Alihkan uang Rp5,6 triliun (alokasi anggaran untuk pelatihan daring Kartu Prakerja, red) menjadi bantuan tunai untuk pekerja," ujar Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Jackson Kumaat, melalui keterangan tertulis yang diterima Alinea.id di Jakarta, Senin (27/4).
Apalagi, salah satu mitranya, perusahaan rintisan (startup), sedang mencari subkontraktor dengan iming-iming profit 30%-50%. Kemudian, banyak penyedia jasa yang siap bekerja sama dengan pemerintah tanpa dibayar.
"Karena mereka akan mendapat manfaat ketika ada jasa dompet eletronik (e-wallet) dan user (pengguna) platform mereka dari 1.000 pengguna, 10,000 pengguna, 100.000 pengguna, hingga menuju jutaan akan mengantarkan mereka dilirik venture capital menuju decacorn dan unicorn," tuturnya.
Pertimbangan berikutnya, khawatir kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terulang. Pangkalnya, nilai program besar sama-sama sekitar Rp5 triliun dan terdapat subkontraktor. "Sehingga, jelas ada kerugian uang negara," jelasnya.