Kasus Baiq Nuril dinilai pukulan telak bagi pemerintah
Dalam KTT G20 di Jepang, Presiden Jokowi menekankan perempuan sebagai elemen penting dalam pencapaian target pembangunan nasional.
Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kemerdekaan wanita, Perempuan Mahardika, menilai kasus Baiq Nuril sebagai pukulan telak terhadap upaya pemerintah Indonesia yang menampilkan diri sebagai negara yang mementingkan pemberdayaan perempuan.
Salah satu peneliti di Perempuan Mahardika, Vivi Widyawati, menyatakan bahwa dalam KTT G20 di Jepang pada 29 Juni, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato yang menekankan perempuan sebagai elemen penting dalam pencapaian target pembangunan nasional.
Dalam sesi KTT G20 bertema "Addressing Inequalities & Realizing an Inclusive and Sustainable World", Jokowi mengangkat isu terkait akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan.
"Kita semua paham bahwa akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Dan itu memerlukan kerja sama kita semua," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari keterangan tertulis Kantor Staf Presiden (KSP).
Namun, kenyataannya di dalam negeri, Baiq Nuril, perempuan yang mengalami pelecehan seksual, justru akan dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta.