Anggota DPR: Kebijakan penanggulangan Covid jangan dipolitisasi
Jazilul Fawaid menyatakan, bahwa partainya tegas menolak pengibaran bendera putih.
Kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 jangan sampai dipolitisasi. Pengibaran bendera putih di beberapa daerah sebagai bentuk protes terhadap perpanjangan PPKM dinilai bisa menimbulkan kegaduhan dan akan menambah derita rakyat.
Anggota Fraksi PDIP DPR, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Menurut dia, pemerintah daerah (pemda) dan pusat perlu mengantisipasi dinamika di lapangan serta terus berkoordinasi.
"Apapun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," kata Andreas, Selasa (27/7).
Andreas mengungkapkan, pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan masyarakat mengingat penambahan kasus positif Covid-19 kembali naik. "Tidak ada pilihan lain. Kalau kita membiarkan mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka risikonya korban pandemi naik lagi," ujar Andreas.
Sedangkan Ketua Fraksi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan, bahwa partainya tegas menolak pengibaran bendera putih. "Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," kata Jazilul Fawaid.