Keliru, langkah pemerintah naikkan iuran BPJS saat resesi

DPR telah meminta pemerintah untuk memperbaiki data PBI agar penerima subsidi tepat sasaran.

Kantor BPJS Jakarta Selatan, Juli 2020. Google Maps/Bandi Subandi

Langkah pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 dianggap keliru. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi rakyat dinilai sedang melambat.

"Kita sekarang lagi resesi, jadi jangan lupa bahwa perekonomian kita sekarang resesi dan pertumbuhannya sangat lambat," kata Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Selasa (5/1).

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah perlu mempertimbangkan adanya warga yang menagalami kesulitan untuk membayar iuran BPJS.

"Katakanlah misalnya nanti dalam satu keluarga itu mereka harus membayar 5 orang. Itu, kan, jumlahnya luar bisanya besar dan itu per bulan akan ditagih terus," ungkapnya. 

Saleh mengaku, DPR telah berupaya keras membela rakyat kecil agar tidak kena dampak kenaikan iuran BPJS. Salah satunya, menyarankan agar data penerima bantuan iuran (PBI) diperbaiki.